Makassar, IdieaNews.con — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel, serta sejumlah atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. Pertemuan tersebut membahas keterlambatan pencairan bonus bagi para atlet berprestasi, makassar 23 Juni 2025.
Anggota Komisi E, Andi Nirawati, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi diminta segera menyalurkan hak para atlet. Ia menegaskan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, pencairan bonus harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah RDP berlangsung.
“Jangan ada lagi alasan. Pemerintah wajib menghormati perjuangan atlet yang mengharumkan nama daerah. Bonus bukan sekadar angka, tapi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” ujar Nirawati dalam forum tersebut.
Ia juga mengkritik skala prioritas anggaran daerah yang dinilai belum berpihak pada dunia olahraga. Menurut politisi Partai Gerindra ini, pengabaian terhadap hak atlet mencerminkan rendahnya komitmen dalam membangun masa depan generasi muda.
Komisi E juga memberikan rekomendasi agar Pemprov Sulsel mulai mengalokasikan anggaran bonus atlet untuk PON XXII tahun 2028 sejak dini. Hal ini guna mencegah keterlambatan yang terus terulang.
Desakan serupa sebelumnya datang dari tokoh olahraga Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menilai keterlambatan pembayaran bonus bukan hanya soal birokrasi, melainkan menyangkut integritas pemerintah.
“Ada atlet yang bercita-cita membahagiakan keluarga, membangun usaha, tapi harapannya kandas karena janji pemerintah tak ditepati. Ini bukan soal jumlah uang, tapi tentang janji, kehormatan, dan harga diri daerah,” ujar Januar.
Para atlet dan pembina cabang olahraga berharap Pemprov Sulsel segera merealisasikan pembayaran bonus sebagai bentuk nyata dukungan terhadap prestasi olahraga daerah.
Reporter : MJ