Samarinda, IdieaNews.com– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengajak seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disampaikan dalam dialog bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim pada Sabtu 10 mei 2025
Menteri Arifah menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah sektoral, tetapi persoalan lintas dimensi yang harus dihadapi secara kolaboratif.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, melalui kebijakan dan program nyata di daerah masing-masing,” ujar Menteri Arifah.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.002 kasus kekerasan di Kalimantan Timur, dengan Kota Samarinda mencatat jumlah tertinggi sebanyak 245 kasus. Hingga Maret 2025, telah tercatat 224 kasus, dengan Samarinda kembali menduduki posisi tertinggi dengan 50 kasus.
Dalam rangka merespon tantangan tersebut, KemenPPPA tengah mengembangkan tigai program prioritas, yakni:
- Penguatan Ruang7 Bersama Indonesia (RBI) untuk mendukung Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA),
- Perluasan pemanfaatan Call Center SAPA 129, agar lebih mudah diakses masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan,
- Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa, guna mendukung perumusan kebijakan berbasis data yang akurat.
“Inisiatif ini dirancang agar sistem perlindungan kita lebih tanggap dan terintegrasi. Diperlukan kolaborasi nyata dari pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pusat bisa diimplementasikan di lapangan,” tegas Menteri PPPA.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa komitmen Pemprov Kaltim dalam pemenuhan hak anak ditunjukkan melalui peluncuran program pendidikan gratis “Gratispol”, yang akan diberlakukan pada 2025.
“Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk tahap awal Gratispol. Program ini bertujuan menjamin akses pendidikan tanpa hambatan biaya bagi seluruh anak di Kaltim, tanpa diskriminasi,” ujar Rudi.
Menurutnya, pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi fondasi penting dalam mencegah kekerasan serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Dialog ini diharapkan menjadi titik awal koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah, agar upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan efektif dan berkelanjutan.
Reporter : MJ
