Pemerintah Kutai Timur Dinilai Tidak Serius Tangani Ganti Rugi Lahan di Jalan Inpres – Idiea News

Pemerintah Kutai Timur Dinilai Tidak Serius Tangani Ganti Rugi Lahan di Jalan Inpres

KUTAI TIMUR, IdieaNews.com – Janji tinggal janji. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menunjukkan lemahnya komitmen dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan drainase di Jalan Inpres, Gang Singakarti, dan Gang Singakarta, Sangatta Utara. Hingga kini, meskipun sudah mendapat disposisi dari Bupati dan diketahui oleh Sekda, pembayaran tersebut belum juga direalisasikan.

Hal ini mengundang protes keras dari pemilik lahan dan DPD KPK Tipikor Kaltim, yang pada Minggu (16/3/2025) menggelar audiensi dengan Plt. Kadis PUPR Kutai Timur, H. Joni. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD KPK Tipikor Kaltim, Alimuddin, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.

“Jika tidak ada upaya konkret dari pemerintah, kami sebagai pemilik lahan akan menutup kanal dan jalan. Ini bisa menyebabkan banjir, dan pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar Alimuddin dengan nada kecewa.

Ia juga menyoroti bagaimana pemerintah justru saling lempar tanggung jawab daripada mencari solusi. “Semua prosedur sudah kami tempuh, tapi hingga kini hanya janji-janji kosong. Pemerintah hanya sibuk berdalih tanpa ada tindakan nyata,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Plt. Kadis PUPR H. Joni berdalih bahwa hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan. Ia bahkan menyarankan agar pihak terkait kembali menemui Sekda guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut dari Dinas PLTR bidang pertanahan.

Jawaban ini tentu saja semakin mempertegas ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Jika sejak awal sudah ada disposisi dari Bupati dan Sekda, mengapa anggaran belum juga tersedia? Apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat?Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan konflik lebih besar di kemudian hari. Jika pemilik lahan benar-benar menutup kanal dan jalan, bukan hanya banjir yang mengancam, tetapi juga ketegangan antara warga dan pemerintah. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah Kutai Timur terus bermain-main dengan kepentingan rakyat?.

Reporter : MJ

Scroll to Top