Kaltim, IdieaNews.com – Upaya penguatan Demokrasi Daerah di Kalimantan Timur. kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah ke-7” digelar di Desa Spaso Barat, Kecamatan Bengalon, Wilayah VI Bontang, Kutai Timur – Berau. Acara ini mengangkat tema “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial” berlangsung dari pukul 21.00 hingga 23.40 WITA, 31/7/2025
Hadir dalam kegiatan, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024–2025, H. Arfan, S.E., M.S.I
yang menegaskan pentingnya silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, dalam memperkuat demokrasi di daerah.
“Kegiatan ini bagian dari tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD untuk terus memperkuat demokrasi melalui dialog langsung dengan masyarakat. Dari silaturahmi ini, aspirasi bisa diserap dan diwujudkan dalam kebijakan nyata,” ungkap Politisi Nasdem H. Arfan
Sementara itu, Ansar andasa S.H., M.H., yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan keterkaitan erat antara sistem politik dan kesejahteraan rakyat. Juga menyinggung kondisi demokrasi nasional pasca-Pemilu 2024 yang menurut berbagai survei merupakan pemilu paling brutal sepanjang sejarah reformasi
“Politik dari tahun ke tahun mengalami degradasi kualitas. Namun kita patut bersyukur karena Bengalon berhasil mengirimkan wakilnya ke DPRD Provinsi. Ini adalah peluang agar aspirasi daerah bisa disuarakan lebih luas,” jelas Ansar.
Ia juga menegaskan bahwa sistem politik yang sehat akan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial. “Negara dengan sistem politik yang baik, cenderung mampu mengentaskan kemiskinan dan melahirkan pemimpin yang komunikatif dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Di tengah pembahasan, Ansar juga menyinggung masih adanya masyarakat miskin ekstrem di wilayah Kutai Timur, yang menjadi tantangan serius dalam agenda pembangunan ke depan.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 117 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perwakilan perusahaan dan tokoh lokal. Diskusi berlangsung hangat, mencerminkan antusiasme warga dalam memperjuangkan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.
“Cerminan situasi bernegara kita adalah refleksi keadaan sosial masyarakat. Maka, masyarakat harus terus dilibatkan melalui mekanisme reses, musrenbang, hingga penyerapan aspirasi lainnya. Dari sana lahirlah kebijakan strategis seperti BPJS, beasiswa, hingga subsidi perumahan,” tutup Ansar.
Dengan semangat kebersamaan dan asas keadilan sosial, para pemimpin daerah diharapkan mampu mengelola sektor strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat secara lebih merata.
