Kutai Timur, IdieaNews.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur (Kutim) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim yang dinilai tidak transparan, minim kolaborasi, serta tidak menunjukkan perencanaan fiskal yang matang dan partisipatif.
Dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kutim yang digelar pada Selasa (15/7/2025), anggota Fraksi Golkar, Bambang Bagus Wondo Saputro, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2029.
“Perencanaan pembiayaan masih bersifat administratif dan tahunan, tidak didasarkan pada kerangka fiskal makro yang kredibel. Ini menyebabkan kesenjangan antara rencana pembangunan dan kapasitas pendanaan yang tersedia,” kata Bambang di hadapan forum sidang.
Bambang juga menyoroti terbatasnya keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam tahap awal penyusunan anggaran. Menurutnya, TAPD lebih sering menyodorkan data final tanpa ruang diskusi, yang bertentangan dengan semangat deliberasi fiskal yang sehat.
Ia menambahkan, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Rizali Hadi selaku Ketua TAPD dalam forum-forum strategis turut memperburuk koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini bukan hanya soal absensi, tapi cerminan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. TAPD gagal menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung antara kebijakan dan pengalokasian anggaran,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahun yang tidak disertai penjelasan mendalam tentang sumber dan dampaknya terhadap kinerja fiskal daerah.
Sebagai solusi, Golkar mengusulkan penguatan perencanaan berbasis Kerangka Fiskal Jangka Menengah (KFJM), penerapan anggaran berbasis kinerja dan multiyears budgeting, serta mendorong transparansi dan partisipasi dalam seluruh siklus penganggaran.
“Fraksi Golkar menekankan bahwa suksesnya pembangunan bukan semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas pengelolaannya. Reformasi TAPD harus menjadi prioritas Bupati untuk membenahi manajemen fiskal Kutim,”ungkap Bambang.(*)
