Gowa, IdieaNews.com – Pagi ini saya lewat di depan kantor bupati dan melihat pemandangan lucu di lapangan upacara. Bupati Husniah Talenrang sedang berdiri gagah memimpin Apel Besar di hadapan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Rilis kehumasan yang menyertainya dipoles secara bombastis untuk menciptakan ilusi tentang seorang pemimpin heroik pelindung warga. Bagi mata yang terbiasa menguliti anatomi kekuasaan, parade tersebut adalah manifestasi dari kepanikan tingkat tinggi. Apa yang dipertontonkan di sana adalah reaksi putus asa sebuah rezim di ambang kebangkrutan politik. Rezim ini sedang mencoba menutupi inkompetensinya dengan mengeksploitasi rasa takut rakyatnya sendiri, Kamis (04/06).
Untuk memahami kelucuan tragis ini, kita harus meminjam kacamata dua pemikir besar yaitu Niccolò Machiavelli dan Antonio Gramsci. Keduanya menawarkan pisau analisis tajam untuk membedah taktik kotor kekuasaan yang sedang sekarat dalam usahanya bertahan hidup.
Machiavelli dalam risalah klasiknya Il Principe merumuskan sebuah dalil bertahan hidup bagi penguasa. Dalil itu menyebutkan bahwa lebih aman ditakuti daripada dicintai. Hal ini sangat berlaku ketika fondasi kekuasaan mulai goyah. Selama ini, masyarakat Gowa disuguhi model pemerintahan simulakra. Bupati mencoba meraih cinta publik melalui realitas palsu dengan menganggap citra media sosial dihargai lebih tinggi daripada solusi struktural. Pemerintahan beroperasi layaknya rumah produksi konten yang kelaparan atensi algoritma. Kebijakan lahir dalam bentuk yang sangat dangkal. Orientasinya selalu bermuara pada publisitas murahan. Sang bupati sibuk bersolek dalam berbagai seremoni kosong. Pada saat bersamaan persoalan riil masyarakat dibiarkan membusuk.
Pendekatan populis ini adalah kompensasi psikologis dari seorang pemimpin yang gagap dan miskin kapasitas manajerial. Machiavelli menyebut pemimpin sejati harus memiliki ketangkasan, kompetensi, dan keberanian. Bupati Gowa jelas tidak memilikinya. Situasi ini semakin runyam karena lingkaran dalam bupati sekarang dikelilingi oleh oknum yang juga inkompeten. Kelompok oportunis ini tidak memiliki kapasitas teknokratik untuk mengelola daerah. Mereka hanya piawai berteriak di jalanan dan mencari keuntungan pribadi. Keberadaan oknum ini membuat bupati terisolasi dari masukan objektif para ahli. Pemerintahan akhirnya dijalankan berdasarkan bisikan amatir kelompok pelindung kekuasaan yang pragmatis. Cinta yang didasarkan pada kosmetik tanpa kompetensi memiliki batas kadaluwarsa.
Batas kadaluwarsa itu tiba secara brutal pada bulan Mei 2026. Badai politik meluluhlantakkan fondasi kekuasaan petahana. Pencopotan mendadak sang bupati dari jabatan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan merupakan mosi tidak percaya yang telanjang dari kalangan elite. Insiden itu memicu efek domino di tingkat akar rumput. Gelombang demonstrasi besar-besaran mengepung Gedung DPRD Gowa. Massa secara terbuka mendesak pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan skandal bupati. Rakyat Gowa mulai terbangun dari hipnotis konten media sosial. Legitimasi bupati hancur di jalanan.
Kepanikan di lingkaran dalam bupati segera memicu serangkaian manuver yang semakin mempermalukan marwah pemerintahan. Penguasa yang terdesak ini mulai menyewa kantor pengacara khusus melalui pintu belakang sekadar untuk menuntut dan menjegal keabsahan pansus hak angket di DPRD. Tidak berhenti di sana, tiruan demokrasi yang menggelikan pun dipertontonkan. Mobilisasi dana dikerahkan untuk membayar oknum pesanan yang disuruh menjadi massa demonstrasi tandingan. Kelompok bayaran ini dikirim ke jalanan untuk menciptakan kesan seolah-olah bupati masih memiliki pembela setia di akar rumput. Sandiwara murahan ini justru semakin menelanjangi rapuhnya legitimasi sang penguasa.
Dalam kondisi kehilangan cinta dan legitimasi inilah insting Machiavellian sang bupati mengambil alih. Ketika taktik menyewa pengacara dan membayar massa tandingan gagal meredam badai politik, senjata terakhirnya adalah politik penyebaran ketakutan. Narasi mengenai peredaran narkoba, brutalnya geng motor, dan kerawanan wilayah perbatasan Makassar sengaja didramatisasi melalui Apel Besar Satpol PP. Tujuannya adalah memicu tombol panik di benak masyarakat. Ini adalah taktik Machiavelli paling purba. Penguasa menciptakan hantu dan ancaman eksternal untuk mengalihkan fokus massa dari kebusukan akut di dalam kantor bupati.
Di titik ini, analisis Antonio Gramsci juga menjadi sangat relevan. Gramsci mengajarkan bahwa kekuasaan ditopang oleh dua pilar yaitu hegemoni berupa konsensus publik serta dominasi berupa paksaan. Apel Besar Satpol PP adalah bukti dari krisis hegemoni yang parah. Konsensus yang selama ini dibangun lewat citra populis telah hancur berantakan. Ketika hegemoni kultural gagal mempertahankan kepatuhan warga, penguasa akan segera menurunkan aparatus koersif negara.
Bupati secara eksplisit menginstruksikan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten. Dari perspektif Gramscian, langkah ini adalah bentuk kejahatan institusional. Satpol PP didirikan sebagai perangkat daerah dengan tugas menjaga aset pemerintah dan menegakkan Peraturan Daerah. Penanganan sindikat narkoba jalanan atau penumpasan geng motor adalah otoritas mutlak penegak hukum murni kepolisian. Memobilisasi aparatur sipil berseragam hingga ke pelosok desa dengan dalih keamanan lingkungan merupakan operasi pengawasan sosial tingkat tinggi.
Rezim sedang menggunakan Satpol PP sebagai aparatus represi untuk membangun ulang hegemoni yang runtuh. Ini adalah metode sistematis untuk menebar intelijen sipil, memetakan potensi perlawanan akar rumput, dan memberikan efek intimidasi kepada kelompok oposisi pasca demonstrasi bulan Mei. Kehadiran ratusan personel yang berpatroli hingga malam hari di area rumah jabatan bupati menciptakan atmosfer darurat militeristik dalam skala mikro. Mereka diterjunkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang berani mengkonsolidasikan gerakan untuk menggugat bupati. Kedok ketertiban umum dipakai untuk melegalkan praktik mata-mata birokrasi terhadap warganya sendiri.
Kehebatan manipulasi ala Gramscian ini terletak pada bagaimana sang bupati membungkus operasi koersif tersebut dengan nilai moral universal. Rilis bupati menyebutkan perintah menjaga Kabupaten Gowa dari hal merugikan masa depan anak cucu. Sang penguasa mengeksploitasi kepedulian natural orang tua terhadap anak mereka. Ancaman kriminalitas memang faktual. Eksploitasi isu tersebut semata bertujuan memaksa publik menerima perluasan pengawasan secara sukarela. Masyarakat digiring untuk menganggap kehadiran patroli Satpol PP di desa mereka sebagai akal sehat demi perlindungan, padahal agenda utamanya adalah pembungkaman suara kritis.
Mekanisme psikologis dari manipulasi ini sangat berbahaya. Ketika masyarakat diteror dengan ilusi bahwa lingkungan mereka tidak aman, hierarki kebutuhan mereka secara otomatis turun ke level paling primitif. Level tersebut adalah insting bertahan hidup. Dalam kondisi kepanikan eksistensial semacam ini, nalar kritis akan lumpuh. Warga akan melupakan skandal elite. Mereka mengabaikan inkompetensinya. Masyarakat cenderung merapatkan barisan dan secara irasional berlindung di balik figur penguasa yang mencitrakan dirinya sebagai sang penyelamat. Sang bupati sangat membutuhkan status darurat keamanan ini demi merebut panggung pahlawan tunggal.
Kelucuan paling nyata dari drama ini adalah fakta bahwa bupati sebenarnya sudah tidak akur dengan TNI, Polri, serta jajaran Forkopimda lainnya. Ketidakharmonisan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan birokrasi. Hubungan yang retak ini dipicu oleh arogansi bupati yang sering mengambil keputusan sepihak tanpa koordinasi. Ketika dalam rilisnya bupati meminta Satpol PP membantu TNI dan Polri, itu hanyalah kebohongan publik demi pemulihan citra. Bupati mengorbankan marwah institusi penegak hukum resmi demi syahwat politiknya sendiri. Arogansinya membongkar fakta bahwa ia terisolasi dari mitra strategis daerah akibat ketidakmampuannya menjaga stabilitas komunikasi politik antar institusi.
Realitas yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Gowa hari ini adalah kombinasi mematikan antara kebodohan teknokratik dan kelicikan insting bertahan hidup. Rakyat telah lama dininabobokan oleh program nirsubstansi yang dipoles layar filter media sosial. Daerah ini berjalan tanpa arah pembangunan yang jelas karena dipimpin oleh sosok yang salah pilih kawan koalisi. Kini, saat kebohongan itu terbongkar, rezim meracuni ruang publik dengan kepanikan. Rasa aman diubah menjadi komoditas politik murahan. Uang pajak rakyat dieksploitasi untuk membiayai operasi pengamanan rezim atas nama patroli Satpol PP.
Penolakan tegas terhadap taktik manipulatif ini adalah kewajiban moral bagi setiap warga Gowa yang masih waras. Masyarakat harus cerdas memisahkan ancaman keamanan yang riil dari ilusi ketakutan buatan penguasa yang sedang panik. Ketertiban lingkungan wajib dijaga bersama penegak hukum yang sah. Kewaspadaan warga pantang menghentikan daya kritis publik terhadap kebobrokan birokrasi pengelola hajat hidup orang banyak.
Gowa sama sekali tidak membutuhkan konten viral. Daerah ini tidak tertolong oleh air mata buaya seremonial di lapangan upacara, benteng hukum dari kantor pengacara bayaran, atau kepalan tangan palsu massa tandingan. Masyarakat Gowa membutuhkan pemimpin dengan kapasitas manajerial yang mumpuni, kedewasaan politik, dan keberanian menghadapi masalah tanpa bersembunyi di balik tameng ketakutan. Apabila masyarakat memilih menyerah pada kepanikan lalu menghentikan desakan akuntabilitas politik, mereka sedang melegitimasi kekuasaan demagog untuk merusak masa depan demokrasi.
Segala kegaduhan ini pada akhirnya menuntun kita pada satu kesimpulan. Melalui pengerahan ratusan pasukan berseragam hingga ke desa-desa, publik sedang dipaksa percaya bahwa daerah ini sedang berada dalam situasi genting. Narasi ancaman kriminalitas digoreng sedemikian rupa seolah-olah seluruh wilayah sedang terancam runtuh. Namun, setelah melihat rentetan skandal elite, hilangnya dukungan partai, pengerahan pendemo bayaran, hingga retaknya hubungan dengan aparat penegak hukum, kepanikan ini terasa janggal. Apel Besar di kantor bupati itu adalah monumen kelemahan yang sangat lucu bagi saya. Rakyat harus secara sadar menghapus sisa kosmetik kekuasaan yang terus membodohi nalar sehat publik sekaligus mulai bertanya dengan jujur, apakah sebenarnya yang sedang tidak aman? Daerah Gowanya atau justru kursi bupatinya?
“Tulisan diatas merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi”.
Reporter: Mantra Langit
