JAKARTA, IdieaNews.com – Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Abd. Waris Halid, mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pengembangan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar dengan jajaran Kemenhub di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Senator asal Sulsel yang meraih suara terbanyak pada Pemilu DPD RI 2024 itu menegaskan bahwa langkah mendesak yang harus dilakukan adalah melengkapi infrastruktur dan sarana pendukung pelabuhan. “Mulai dari peralatan bongkar muat yang memadai hingga pembangunan terminal kontainer perlu segera direalisasikan,” ujar Waris Halid.
Ia memaparkan bahwa Pelabuhan Garongkong memiliki posisi yang sangat strategis. “Pelabuhan ini tidak hanya menjadi penopang bagi Pelabuhan Parepare, tetapi juga berada di jalur poros Trans Sulawesi. Dengan pengelolaan yang maksimal, Garongkong berpotensi besar untuk memperkuat konektivitas logistik wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas industri dan perdagangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Waris Halid menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur tersebut akan langsung berdampak pada peningkatan aktivitas bongkar muat barang. “Pada ujungnya, peningkatan aktivitas pelabuhan ini akan menggerakkan geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Barru,” tambahnya.
Selain masalah pelabuhan, dalam RDP tersebut, Waris Halid juga menyoroti keterlambatan proyek strategis nasional, yaitu pembangunan kereta api Makassar-Parepare.
“Sebagai informasi, hingga saat ini progres operasional kereta api di Sulsel baru mencakup rute dari Barru ke Mandai, Kabupaten Maros. Padahal, sesuai rencana awal, tahap pertama seharusnya sudah dapat menghubungkan Makassar hingga Parepare,” tegasnya.
Ia menilai kehadiran moda transportasi kereta api sangat vital bagi masyarakat Sulsel, karena menawarkan layanan angkutan yang lebih aman dan terjangkau. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenhub untuk segera mengatasi segala kendala dan menuntaskan pembangunan yang tersendat tersebut.
“Masalah keterlambatan pembangunan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Penyelesaian proyek ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkas Waris Halid.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan memiliki fungsi pengajuan usul, pertimbangan, dan pengawasan atas undang-undang tertentu.(*)
