Kutai Timur, IdieaNews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi mengumumkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Informasi itu disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Selasa (2/9/2025), saat menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
Menurut Ardiansyah, revisi APBD ini adalah langkah mendesak untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah perubahan kondisi ekonomi. “Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan Rp11,151 triliun, setelah revisi turun menjadi Rp9,376 triliun atau berkurang Rp1,775 triliun, setara 15,92 persen,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, belanja daerah juga ikut terkoreksi dari Rp11,136 triliun menjadi Rp9,475 triliun, atau turun Rp1,661 triliun (14,92 persen).
Penyebab Penurunan
Ada beberapa faktor penyebab revisi anggaran, di antaranya asumsi pendapatan dan belanja daerah yang meleset dari perhitungan awal, kebutuhan pergeseran antarprogram, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih (SiLPA) tahun sebelumnya. Kondisi darurat dan dinamika nasional juga menjadi dasar pemerintah melakukan penyesuaian.
“Perubahan APBD ini adalah upaya menjaga keberlanjutan pembangunan meski ruang fiskal kita menurun. Kami ingin memastikan setiap rupiah benar-benar kembali ke masyarakat,” tegas Ardiansyah.
Arah Belanja: Efisiensi dan Prioritas
Dengan penurunan kemampuan fiskal, Pemkab Kutim menata ulang arah belanja yang berfokus pada:
- Efisiensi sesuai edaran Mendagri.
- Pemenuhan mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Pelaksanaan 50 program prioritas unggulan.
- Optimalisasi dana transfer pusat.
- Pemenuhan kewajiban daerah, termasuk hibah, bansos, dan belanja tak terduga.
Selain itu, Kutim memanfaatkan SiLPA 2024 senilai Rp113 miliar. Sebagian dana, Rp15 miliar, dialokasikan sebagai penyertaan modal Perumdam Tirta Tuah Benua Kutim guna memperkuat layanan air bersih.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD dalam menetapkan perubahan APBD. Ia meminta seluruh perangkat daerah disiplin menjalankan prinsip money follow program, agar anggaran fokus pada program prioritas.
“Walaupun APBD kita turun, bukan berarti pembangunan berhenti. Justru ini momentum untuk memperbaiki kualitas belanja,” ujarnya.
Dampak dan Harapan
Meski terjadi penurunan, sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dipastikan tetap aman. Pemerintah juga meminta dunia usaha tetap optimistis, karena program prioritas akan tetap berjalan dan mendukung iklim investasi lokal.
“Ini bukan semata soal angka, tetapi bagaimana kita mengelola angka itu untuk kepentingan rakyat. Kami berkomitmen transparan, efisien, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tutup Ardiansyah.(*)
