Enrekang, IdieaNews.com – Infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendukung perekonomian daerah. Ketersediaan dan kualitas jalan yang memadai berperan penting dalam memperlancar tribusi barang, menekan biaya logistik, serta meningkatakan aksebilitas masyarakat. Hal ini menjadi semakin krusial bagi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentral penghasil sayuran terbesar di kawasan Indonesia bagian timur.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pemerintah Kabupaten Enrekang baru-baru ini menerima bantuan aggaran dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan dalam 6 pagu anggaran. Salah satu diantaranya adalah proyek pengecoran jalan pada ruas Kalosi-Sumillan, Kecamatan Alla sepanjang kurang lebih 2,5 km.
Proyek tersebut dilaporkan telah rampung menjelang pergantian tahun 2025. Namun demikian, kondisi fisik jalan pasca penyelesaiaan proyek menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat setempat.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa jalan baru di cor tersebut telah mengalami keretakan, bahkan patah, sebelum digunakan atau dilalui kendaraan. Senin (26/01/2026.)
Salah satu informan yang tidak mau di sebut namanya mengungkapkan bahwa, kerusakan mulai terlihat hanya dalam waktu sekitar 2 hari sejak pekerjaan dilakukan. Temuan ini mengindikasikan adanya persoalan serius terkait kualitas pelaksanaan konstruksi.
Lebih lanjut, “Warga sekitar menyampaikan bahwa, upaya mereka untuk memberikan masukan teknik kepada pihak kontraktor justru mendapat respon negatif. Alih-alih dijadikan bahan evaluasi, saran dari masyarakat tersebut justru ditanggapai dengan sikap emosional, sehingga menutup ruang partisipasi publik dalam pengawasan proyek pembangunan.”
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak dapat diukur semata-mata dari asfek penyelesaiaan adminstratif atau visual semata, melainkan harus ditopang oleh kualitas konstruksi yang memenuhi strandar teknis.
Apabila proyek pembagunan jalan dilakukan tanpa memperhatikan mutu dan keberlanjutan, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat persepsi bahwa pembangunan hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak bukan pada kemaslahatan dan kepentingan masyarakat
Reporter: Mantra Langit
